Penelitian ini mengeksplorasi kehilangan penerimaan negara akibat pembalakan ilegal di Indonesia. Dengan fokus pada estimasi kerugian negara sebesar Rp 30,3 triliun per tahun akibat pembalakan ilegal, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya transparansi penerimaan dalam sektor kehutanan untuk meminimalkan kehilangan potensi penerimaan negara. Kajian ini menyoroti peran skema Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) sebagai mekanisme yang dapat membantu mengurangi kebocoran pendapatan negara dan memperbaiki tata kelola sektor kehutanan.
Laporan ini merupakan bagian dari kajian yang disusun oleh Article 33 Indonesia untuk memetakan isu-isu strategis terkait tata kelola sektor kehutanan. Berdasarkan data produksi kayu legal dan ilegal, penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 30% produksi kayu bulat di Indonesia yang tercatat sebagai kayu legal, sementara 70% lainnya merupakan kayu ilegal. Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam mendukung pengelolaan sumber daya hutan yang lebih transparan dan akuntabel.
Catatan kebijakan ini menggali lebih dalam potensi penerapan EITI dalam sektor kehutanan Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap mengenai hasil penelitian dan kebijakan yang diusulkan, dapat diakses melalui tautan di bawah ini.
