Lembaga riset kebijakan, bermandatkan Pasal 33 UUD
Article 33 Indonesia (A33) adalah lembaga riset kebijakan yang berangkat dari mandat konstitusional Pasal 33 UUD 1945, dengan visi mewujudkan demokrasi ekonomi, tata kelola sumber daya dan sektor strategis berbasis efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
15+
Tahun Pengalaman
120+
Proyek Penelitan
80+
Kota dan kabupaten
Area Fokus
Kerangka kerja A33 berangkat dari Pasal 33 UUD 1945, untuk menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan, A33 bekerja melalui area fokus berikut.
Sumber Daya Manusia
Sub area fokus:
A33 melihat pendidikan, ketenagakerjaan, dan GEDSI sebagai bagian dari upaya mengubah struktur ekonomi yang eksploitatif dan eksklusif menjadi struktur yang lebih inklusif, berkeadilan, dan memberikan ruang bagi masyarakat, terutama kelompok yang selama ini memiliki akses dan daya tawar terbatas, untuk memperoleh manfaat dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Sektor Strategis & Pembangunan Lokal
Sub area fokus:
Sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan sumber daya ekonomi masyarakat sebagai bagian penting dari tanggung jawab negara dan tata kelola ekonomi.
Transisi Ekonomi
Sub area fokus:
dan Pendanaan Hijau Tata Kelola
Sektor Ekstraktif Transisi Energi Perubahan Iklim
dan
Konservasi Lingkungan
Transisi ekonomi bukan sekadar mengganti teknologi atau mengurangi emisi, tetapi mengubah cara sumber daya, modal, dan manfaat ekonomi dikelola agar struktur ekonomi yang sebelumnya eksploitatif dan eksklusif dapat menjadi lebih inklusif, produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan daerah.
Artikel Terbaru
Liputan Media
Liputan aktivitas A33 oleh media massa, kanal pemangku kepentingan dan mitra strategis.
![[The Conversation] Revisi UU Sisdiknas setelah 20 tahun, apa saja yang perlu berubah?](https://dev.article33.or.id/wp-content/uploads/2026/04/file-20260401-57-ec5kbj-scaled-1.avif)
[The Conversation] Revisi UU Sisdiknas setelah 20 tahun, apa saja yang perlu berubah?
Muhammad Ciro Danuza, Article 33 ● Wajib belajar 13 tahun dalam RUU Sisdiknas perlu menyesuaikan
![[The Conversation] Subsidi belum efektif kurangi tingginya beban pengeluaran pendidikan rumah tangga](https://dev.article33.or.id/wp-content/uploads/2025/08/screenshot-2025-08-04-at-23.35.41-scaled-1.png)
[The Conversation] Subsidi belum efektif kurangi tingginya beban pengeluaran pendidikan rumah tangga
Muhammad Ciro Danuza, Article 33 ● Rumah tangga miskin masih menanggung beban finansial besar untuk
![[RRI] Inovasi Produk UMKM jadi Kunci Tingkatkan Ekonomi Pasca Pandemi](https://dev.article33.or.id/wp-content/uploads/2021/11/UMKM-Dery-Ridwansah-7-1125x752-1.jpg)
[RRI] Inovasi Produk UMKM jadi Kunci Tingkatkan Ekonomi Pasca Pandemi
RRI.MY.ID – Perekonomin nasional yang berangsur membaik harus ditopang oleh upaya pemerintah daerah dalam memulihkan
![[IDN Times] Belajar pada NTB: Bermodal Inovasi untuk Kebangkitan Ekonomi](https://dev.article33.or.id/wp-content/uploads/2021/11/antarafoto-sirkuit-mandalika-060421-ak-1-0e72fab6c81b889d312776d39b78f94f_600x400.jpg)
[IDN Times] Belajar pada NTB: Bermodal Inovasi untuk Kebangkitan Ekonomi
Bandung, IDN Times – Kebangkitan perekonomian nasional menjadi perhatian bagi pemerintah setelah hampir dua tahun
[Jawapos] Inovasi Produk UMKM jadi Kunci Tingkatkan Ekonomi Pasca Pandemi
JawaPos.com – Perekonomin nasional yang berangsur membaik harus ditopang oleh upaya pemerintah daerah dalam memulihkan
![[Tribunnews] Ekonom UI: Pandemi Kesempatan Emas untuk Berinovasi](https://dev.article33.or.id/wp-content/uploads/2021/11/Katadata.jpg)
[Tribunnews] Ekonom UI: Pandemi Kesempatan Emas untuk Berinovasi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan pandemi Covid-19 merupakan kesempatan emas untuk melakukan
[katadata] Inovasi, Kunci Pemerintah Daerah Bangkitkan Ekonomi Pasca Covid-19
Jakarta – Bangkitnya perekonomian nasional yang ditopang pemerintah daerah pasca dihantam pandemi Covid-19 menjadi atmosfer
Mitra Strategis
Publikasi Laporan Penelitian
Studi Pendahuluan (Prelimenary Study) Tata Kelola Kehutanan Secara Tradisional-Ekologis: Kasus Hutan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih, Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi
Studi ini mengkaji tata kelola kehutanan secara tradisional-ekologis di Hutan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih, Desa Baru Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi, dengan fokus pada mekanisme distribusi manfaat (BSM) dalam
Baca
Publikasi Laporan Penelitian
Mengkaji Sistem Administrasi Koleksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Hasil Hutan Kayu dan Pertambangan Kawasan Hutan serta Merancang Mekanisme Distribusi Manfaat untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan
Studi ini mengeksplorasi sistem administrasi koleksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil hutan kayu dan pertambangan kawasan hutan dengan memetakan isu-isu strategis terkait kelemahan pengelolaan keuangan publik pada titik koleksi,
Baca
Publikasi Laporan Penelitian
Ekonomi Politik Mekanisme Distribusi Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan: Kasus Berau, Kalimantan Timur
Studi ini mengeksplorasi ekonomi politik mekanisme distribusi manfaat (Benefit Sharing Mechanism/BSM) untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Penelitian ini memetakan isu-isu strategis terkait kebijakan pengelolaan
Baca