Studi ini mengeksplorasi sistem administrasi koleksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil hutan kayu dan pertambangan kawasan hutan dengan memetakan isu-isu strategis terkait kelemahan pengelolaan keuangan publik pada titik koleksi, alokasi, dan distribusi penerimaan. Selain itu, studi ini juga menggali potensi arah kebijakan yang dapat merancang mekanisme distribusi manfaat untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan secara optimal di tingkat lokal maupun nasional.
Penelitian ini mengeksplorasi sistem administrasi koleksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil hutan kayu dan pertambangan kawasan hutan serta merancang mekanisme distribusi manfaat untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan. Dengan fokus pada Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Musi Banyuasin, kajian ini menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan publik yang lebih baik pada titik koleksi, alokasi, dan distribusi penerimaan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengelolaan keuangan publik, seperti rendahnya efisiensi sistem koleksi dan distribusi penerimaan, berkontribusi pada laju deforestasi yang tinggi. Oleh karena itu, studi ini menjadi landasan penting untuk merancang mekanisme insentif yang tepat dalam mendukung agenda keberlanjutan lingkungan dan mitigasi deforestasi.
Laporan ini merupakan bagian dari kajian yang disusun oleh Article 33 Indonesia dalam Program SETAPAK, dengan tujuan untuk memetakan isu-isu strategis terkait pengelolaan keuangan publik sektor kehutanan dan pertambangan. Kajian ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu analisis sistem administrasi koleksi PNBP pada titik koleksi dan analisis ekonomi politik pada titik alokasi dan distribusi. Hasil temuan diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data yang relevan bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat maupun daerah, serta memperkuat agenda advokasi keberlanjutan lingkungan.
Laporan ini termasuk dalam rangkaian studi mengenai “Sistem Administrasi PNBP dan Mekanisme Distribusi Manfaat untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan”, yang mendalami arah kebijakan berbasis keuangan publik dalam pengelolaan hutan dan tambang secara berkelanjutan. Untuk informasi lebih lengkap mengenai hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan yang diusulkan, dapat diakses melalui tautan di bawah ini.
