Studi ini mengeksplorasi potensi penerimaan sektor kehutanan dan pertambangan di tingkat lokal dengan fokus pada Kabupaten Merangin dan Tebo di Provinsi Jambi, yang memiliki Nota Kesepahaman untuk pelaksanaan Satu Informasi Perizinan (SIP). Penelitian ini memetakan penerimaan PNBP kayu (PSDH dan DR) serta royalti IUP batubara, serta mengidentifikasi adanya potensi kebocoran penerimaan yang terjadi di tingkat daerah. Temuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan sektor sumber daya alam di tingkat lokal untuk memaksimalkan penerimaan daerah.
Penelitian ini mengeksplorasi potensi “kebocoran” penerimaan sektor kehutanan dan pertambangan di tingkat lokal, dengan fokus pada Kabupaten Tebo dan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi dan potensi penerimaan di kedua kabupaten tersebut, yang memiliki Nota Kesepahaman untuk pelaksanaan Satu Informasi Perizinan (SIP) di sektor pertambangan dan perkebunan. Fokus utama dari penelitian ini adalah PNBP kayu (PSDH dan DR) di Kabupaten Merangin dan Tebo, serta royalti IUP batubara di Kabupaten Tebo. Hasil temuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait potensi penerimaan yang belum optimal di tingkat lokal.
Laporan ini merupakan bagian dari kajian yang disusun oleh Article 33 Indonesia untuk memetakan isu-isu strategis terkait sektor kehutanan dan pertambangan di tingkat daerah. Setiap kabupaten memiliki karakteristik penerimaan yang berbeda-beda, dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kebocoran penerimaan yang terjadi serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu memperbaiki pengelolaan sektor tersebut di tingkat lokal. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai potensi penerimaan yang dapat dimaksimalkan dengan implementasi SIP yang lebih efektif.
Laporan ini termasuk dalam rangkaian studi mengenai “Potensi Kebocoran Penerimaan Sektor Kehutanan dan Pertambangan di Daerah,” yang menggali lebih dalam mengenai bagaimana pengelolaan dan transparansi penerimaan sektor sumber daya alam dapat diperbaiki. Untuk informasi lebih lengkap mengenai hasil penelitian dan kebijakan yang diusulkan, dapat diakses melalui tautan di bawah ini.
