Studi ini menganalisis penyebab kehilangan penerimaan negara dari PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) untuk pertambangan, yang diperkirakan mencapai 20,4 triliun per tahun. Penelitian ini mengidentifikasi lemahnya sistem koleksi PNBP akibat masalah dalam regulasi dan administrasi, yang menyebabkan kesulitan dalam penagihan, perhitungan, pembayaran, pelaporan, dan pengawasan. Hal ini berkontribusi pada degradasi dan deforestasi, serta mengurangi kapasitas fiskal pemerintah untuk mengawasi kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, studi ini mengusulkan perbaikan sistem koleksi PNBP melalui penetapan dasar yang jelas, peningkatan penghitungan dan pengawasan pembayaran, serta penguatan kepatuhan guna mengoptimalkan penerimaan negara dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Penelitian ini mengkaji penyebab kehilangan penerimaan negara dari PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) untuk pertambangan, yang berperan penting dalam sektor kehutanan. Pada 2012, PNBP PKH pertambangan menyumbang sekitar 12% dari total PNBP sektor kehutanan, namun terdapat potensi penerimaan yang hilang mencapai 20,4 triliun per tahun. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi penerimaan negara, yang disebabkan oleh kelemahan dalam sistem koleksi PNBP, seperti pada tahap penagihan dan pengawasan.
Kehilangan penerimaan negara ini juga berkontribusi pada degradasi dan deforestasi hutan. Berdasarkan data Forest Watch Indonesia, kegiatan pertambangan di kawasan hutan menyebabkan kerusakan hutan yang signifikan, dengan sekitar 70% kerusakan disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Selain itu, ketidakoptimalan dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi dan revegetasi turut memperburuk kondisi lingkungan. Pemerintah perlu memperbaiki kapasitas fiskal agar dapat lebih efektif dalam mengawasi dan menangani dampak negatif dari PKH pertambangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung potensi kehilangan PNBP, menganalisis penyebabnya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan sistem koleksi PNBP. Perbaikan ini mencakup pembenahan regulasi, penghitungan kewajiban pembayaran, proses pembayaran, dan pengawasan kepatuhan untuk meningkatkan penerimaan negara serta meminimalisir dampak negatif terhadap hutan.
