Penelitian ini menganalisis ekonomi politik mekanisme distribusi manfaat (BSM) untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Skema Dana Bagi Hasil (DBH) saat ini belum efektif memberikan insentif untuk mencegah kerusakan hutan, meskipun deforestasi di Indonesia masih tinggi. Penelitian ini mengusulkan skema BSM berbasis penerimaan kehutanan dan/atau pertambangan yang menggabungkan pendekatan kelembagaan dan partisipasi publik. Analisis ekonomi politik dilakukan dengan membedakan aktor-aktor ke dalam demand-side (dari luar birokrasi) dan supply-side (dari dalam birokrasi) untuk memahami bagaimana skema ini diterima dan diterapkan di tingkat daerah.
Penelitian ini mengkaji mekanisme distribusi manfaat (BSM) untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang ada belum efektif memberi insentif untuk mencegah kerusakan hutan, meskipun deforestasi di Indonesia sangat tinggi. Penelitian ini mengusulkan BSM yang menggabungkan pendekatan kelembagaan dan partisipasi publik, disesuaikan dengan sistem keuangan publik Indonesia, untuk mendorong pengelolaan PSDH dan Dana Reboisasi (DR) yang lebih tepat guna.
Analisis ekonomi politik di tingkat daerah dilakukan untuk melihat sikap aktor-aktor dari luar birokrasi (Organisasi Masyarakat Sipil, Kelompok Masyarakat Adat, Partai Politik) dan dalam birokrasi (Pemerintah Daerah) terhadap skema BSM ini. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aktor yang lebih berpengaruh dalam penerapan kebijakan BSM di Musi Banyuasin.
Laporan ini merupakan bagian dari kajian yang disusun oleh Article 33 Indonesia mengenai kebijakan mitigasi deforestasi dan degradasi hutan berbasis penerimaan sektor kehutanan dan pertambangan. Untuk informasi lebih lengkap mengenai hasil analisis dan kebijakan yang diusulkan, dapat diakses melalui tautan di bawah ini.
