Studi ini mengeksplorasi ekonomi politik mekanisme distribusi manfaat (BSM) untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan menilai kelemahan dalam alokasi dan distribusi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum memberikan insentif yang efektif. Penelitian ini mengusulkan perancangan BSM berbasis penerimaan kehutanan dan pertambangan yang menggabungkan pendekatan kelembagaan dan partisipasi publik, dengan mempertimbangkan kondisi pengelolaan keuangan publik Indonesia. Analisis ekonomi politik dilakukan untuk memetakan peran aktor-aktor di dalam dan luar birokrasi, seperti organisasi masyarakat sipil, partai politik, dan pemerintah daerah, guna memahami siapa yang lebih berpengaruh dalam implementasi kebijakan untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan di tingkat lokal.
Penelitian ini mengeksplorasi ekonomi politik mekanisme distribusi manfaat (BSM) untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengatasi keterbatasan skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang saat ini belum cukup memberikan insentif bagi pelaku sektor kehutanan untuk mencegah kerusakan hutan. Meskipun deforestasi di Indonesia tetap tinggi, penelitian ini mengusulkan skema BSM berbasis penerimaan kehutanan dan/atau pertambangan sebagai alternatif untuk memberikan insentif yang lebih efektif.
Skema BSM yang diusulkan menggabungkan pendekatan kelembagaan dan partisipasi publik, dengan tujuan untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya sesuai dengan pengelolaan keuangan publik yang ada, tetapi juga melibatkan berbagai aktor relevan dalam pengambilan keputusan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat mitigasi deforestasi dan degradasi hutan di tingkat lokal, melalui pengelolaan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang lebih tepat sasaran.
Untuk memahami penerimaan dan implementasi skema BSM di tingkat daerah, penelitian ini melakukan analisis ekonomi politik dengan membedakan aktor-aktor di dalam birokrasi dan luar birokrasi, seperti organisasi masyarakat sipil, kelompok masyarakat adat, dan pemerintah daerah. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk menemukan rumusan kebijakan yang dapat diadopsi untuk mendukung mitigasi deforestasi yang lebih efektif di Kabupaten Kutai Kartanegara.
