Studi ini mengeksplorasi ekonomi politik mekanisme distribusi manfaat (Benefit Sharing Mechanism/BSM) untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Penelitian ini memetakan isu-isu strategis terkait kebijakan pengelolaan keuangan publik di sektor kehutanan, mengidentifikasi aktor-aktor kunci dalam proses kebijakan, dan menggali potensi arah kebijakan yang dapat memaksimalkan efektivitas BSM dalam mencegah deforestasi dan degradasi hutan secara optimal di tingkat daerah.
Penelitian ini mengeksplorasi ekonomi politik mekanisme distribusi manfaat (Benefit Sharing Mechanism/BSM) dalam upaya mitigasi deforestasi dan degradasi hutan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dengan fokus pada pengelolaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH), penelitian ini menyoroti pentingnya merancang mekanisme insentif yang efektif untuk para pelaku di sektor kehutanan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan sekaligus mengatasi tantangan kelembagaan dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, kajian ini menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana BSM dapat berkontribusi pada mitigasi deforestasi dan degradasi hutan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Laporan ini merupakan bagian dari kajian yang disusun oleh Article 33 Indonesia dalam rangka memetakan isu-isu strategis terkait mitigasi deforestasi dan degradasi hutan melalui pendekatan kelembagaan. Setiap daerah, termasuk Berau, memiliki karakteristik ekonomi politik yang unik. Penelitian ini mengupayakan identifikasi strategi yang paling sesuai dengan kondisi lokal, sambil melibatkan aktor-aktor kunci dari sisi birokrasi (supply-side) maupun masyarakat sipil (demand-side). Analisis ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data yang relevan bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah.
Artikel ini termasuk dalam rangkaian studi mengenai “Ekonomi Politik Mekanisme Distribusi Manfaat untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan”, yang mendalami potensi arah kebijakan berbasis penerimaan kehutanan dan/atau pertambangan untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Untuk informasi lebih lengkap mengenai hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan yang diusulkan, dapat diakses melalui tautan di bawah ini.
