Studi ini mengeksplorasi ekonomi politik mekanisme distribusi manfaat (BSM) untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dengan menilai kelemahan dalam alokasi dan distribusi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH), yang belum memberikan insentif yang efektif untuk mencegah kerusakan hutan. Penelitian ini mengusulkan desain BSM berbasis penerimaan kehutanan dan pertambangan yang dapat menggabungkan pendekatan kelembagaan dan partisipasi publik dalam mendukung kebijakan mitigasi yang lebih tepat guna. Analisis ekonomi politik dilakukan untuk memetakan peran dan posisi aktor di dalam dan luar birokrasi, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, partai politik, dan kelompok masyarakat adat, guna menentukan kelompok aktor yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan yang diusulkan di tingkat lokal.
Penelitian ini mengeksplorasi ekonomi politik mekanisme distribusi manfaat (BSM) untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dengan fokus pada alokasi dan distribusi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH). Kajian ini menggarisbawahi perlunya skema BSM yang tepat untuk memberikan insentif yang lebih efektif bagi pelaku sektor kehutanan dan pertambangan dalam mencegah kerusakan hutan, mengingat tingginya laju deforestasi di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk merancang kebijakan yang menggabungkan pendekatan kelembagaan dan partisipasi publik dalam upaya mitigasi yang lebih tepat sasaran.
Laporan ini merupakan bagian dari kajian yang disusun oleh Article 33 Indonesia dalam rangka memetakan isu-isu strategis terkait mitigasi deforestasi di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengelolaan PSDH dan DR yang lebih sepadan dengan tujuan mitigasi deforestasi dan degradasi hutan di tingkat lokal dapat menjadi celah untuk intervensi kebijakan yang lebih efektif. Skema BSM yang diusulkan dirancang dengan memperhatikan kondisi kelembagaan keuangan publik yang berlaku saat ini, sekaligus membuka ruang bagi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
Artikel ini termasuk dalam rangkaian studi mengenai “Ekonomi Politik dan Kebijakan Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kabupaten Bulungan,” yang menggali lebih dalam mengenai potensi kebijakan yang dapat memaksimalkan efektivitas BSM dalam mengatasi masalah deforestasi dan degradasi hutan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan yang diusulkan, dapat diakses melalui tautan di bawah ini.
