Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa praktek perhutanan sosial (hutsos) memiliki potensi besar untuk mencegah kerusakan lingkungan dan penjagaan hutan, selain potensinya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pengelolaan hutsos juga memiliki resiko kegagalan. Salah satu faktor yang seringkali menyebabkan hutsos kurang berhasil adalah kurangnya pendanaan yang memadai.
Praktek di berbagai negara menunjukan bahwa umumnya cenderung ke pendekatan ad-hoc terkait pembiayaan hutsos ini, termasuk menggunakan sejumlah kecil mekanisme seperti hibah atau subsidi yang hanya mencakup sebagian kecil aktivitas hutsos. Selain itu, umumnya masih sangat tergantung pada pendanaan pemerintah dan bantuan luar negeri. Untuk menghadapi tantangan ini, sangat perlu memahami bagaimana memperluas dan mendiversifikasi mekanisme pendanaan yang bisa digunakan untuk perhutanan sosial.
