Program afirmasi di daerah 3T dilakukan seiring dengan sembilan prioritas Program Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program prioritas tersebut diantaranya adalah Guru Garis Depan (GGD) yang menyediakan tambahan guru serta Sekolah Garis Depan (SGD) yang menyediakan sekolah baru dan revitalisasi ruang kelas, yang merupakan tema studi ini. Studi ini menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana desain kebijakan GGD dan SGD untuk mencapai tujuan yang diharapkan; (2) Bagaimana pelaksanaan Program GGD dan SGD di daerah; dan (3) Bagaimanakah dampak awal GGD dan SGD terhadap akses dan hasil pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah Propensity Score Matching (PSM), yaitu teknik untuk memilih subset dari kelompok kontrol yang memiliki karakteristik paling mirip dengan unit treatment. Studi ini juga didukung studi kualitatif di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Data yang digunakan antara lain adalah Dapodik, nilai UN, Susenas, data lokasi, dan data program.
Hasil studi ini menyimpulkan bahwa: (1) Sekolah yang mendapatkan GGD bukan sekolah yang paling membutuhkan guru PNS meski sama-sama di daerah 3T; (2) Sekolah yang mendapatkan GGD secara signifikan meningkatkan kecukupan guru PNS di daerah tersebut; (3) GGD tidak berdampak terhadap rata-rata nilai UN, namun berdampak pada penurunan ketimpangan nilai UN antar siswa di dalam satu sekolah; dan (4) tidak ada dampak SGD terhadap peningkatan probabilitas siswa untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.
Hasil dari studi ini memberikan masukan bahwa program ini atau sejenis perlu diteruskan di kemudian hari, dengan berbagai perbaikan, termasuk tentang mekanisme rekrutment, alokasi dan formulasi. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain adalah mengembangan mekanisme yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel dalam pengalokasian guru GGD. Selain itu, aspek-aspek seperti budaya, agama, dan ekonomi perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan seleksi atas guru GGD. Latar belakang pendidikan yang nantinya berpotensi menjadi masalah dalam hubungannya dengan perolehan sertiifkasi dan tunjangan profesi perlu dipertimbangkan dalam rekrutmen guru GGD.
